Jumat, 19 Agustus 2011

Politisasi Media


Dunia perpolitikan Indonesia saat ini tengah dilanda sebuah tren unik. Tren tersebut mungkin bisa kita saksikan belakangan ini di media-media informasi. Satu kondisi dimana citra menjadi sebuah fenomena yang dicerna publik. Dimana banyak politisi yang lebih mementingkan pencitraan diri (dan parpolnya) ketimbang aksi dan kerja nyata. Mungkin kita bisa menyebutnya dengan tren ‘narsisme’ politik.



Tren tersebut terlihat nyata ketika beberapa waktu silam kita disuguhi penjatuhan citra dari beberapa partai politik, yang disambut dengan pembangunan citra dari partai politik yang lain. Kita juga menemukan sebuah kondisi dimana para politisi yang telah terpilih sebagai wakil rakyatnya menanggalkan sejenak tugasnya untuk membenahi partainya. Sebuah langkah politik yang sebenarnya tidak terlalu menggembirakan rakyat.


Semua tentang citra. Ya, semua seolah menjadi satu perputaran yang tak berubah. Masyarakat terlena janji, pemimpin dipilih, khianat. Berulang lagi seperti itu. Dan ini membuat dunia perpolitikan kita tidak bisa jauh dan berpisah dari sebuah pencitraan.

Coba saja kita bayangkan. Masyarakat dituntut untuk memilih sendiri wakilnya di parlemen ataupun pemerintahan, sedangkan mungkin banyak dari mereka tidak mengetahui sosok calon wakilnya tersebut. Jangankan mengenal dengan baik pribadi atau asal-usulnya. Untuk melihat sosok calon wakilnya tersebut-pun, mungkin beberapa masyarakat baru dapat mewujudkannya ketika masa pemilihan tiba. Itupun melalui foto.

Hal tersebut membuat para politisi, dan juga para calon politisi, berbondong-bondong mencitrakan dirinya dan partai politiknya untuk dapat dikenal oleh masyarakat. Banyak jalan ditempuh untuknya. Mulai dari poster-poster yang bersebaran di jalan, hingga promosi besar di layar kaca. Tentunya, hal tersebut memakan biaya yang sangat besar.

Beberapa partai bahkan tidak menggunakan kualitas individu sebagai parameter terpilihnya seorang calon wakil rakyat dari parpolnya, melainkan dari popularitasnya. Banyak sekali artis yang berbondong-bondong mengajukan dirinya untuk menjadi wakil rakyat.

Belakangan juga bisa kita perhatikan bahwa media-media informasi, utamanya media televisi, menjadi sarana partai politik mempromosikan dirinya. Tak jarang, media juga digunakan sebagai penghancur citra partai politik yang lain. Hal tersebut dilakukan untuk kemudian membangun opini publik. Untuk kemudian ‘membeli’ suara mereka.

Tidak hanya di media televisi. Tentu masih teringat beberapa waktu yang lalu sempat ramai di dunia maya tentang halaman-halaman dukungan atau bahkan cercaan terhadap beberapa kelompok politik. “Satu juta pengguna facebook mendukung bla…bla…bla…, Lima belas juta pengguna facebook menghujat bla…bla…bla…”.

Semua itu dilakukan untuk semata membangun citra diri ataupun kelompok di depan publik. Salahkah? Mungkin tidak sepenuhnya. Bagaimanapun, hal tersebut sedikit banyak membantu masyarakat untuk sedikitnya mengetahui sosok-sosok calon wakil suaranya tersebut. Hanya saja permasalahnnya di sini, tentu saja dalam proses ‘sosialisasi’ tersebut para kelompok politisi akan memberikan citra positif tanpa diiringi tentang hal-hal negatif tentangnya.

Secara hukum, memang tidak ada salahnya. Perusahaan-perusahaan media itu milik pribadi (swasta), dan memang mereka berhak untuk menampilkan kepentingan-kepentingan mereka disana. Tapi bukankah untuk saat ini, media merupakan sarana utama masyarakat mengenal calon wakilnya? Jika media tidak proporsional dalam memberitakan hal tersebut, adilkah rasanya jika suatu saat nanti, parlemen hanya menjadi milik seseorang yang kaya raya? Yang bisa mengeluarkan dana banyak untuk berkampanye di media-media tersebut?

Sehatkah jika kondisi ini dibiarkan berkelanjutan? Para politisi terus mengeluarkan uang untuk membangun citranya di depan publik, sehingga uang akan menjadi fokus pertama mereka ketika mereka terpilih oleh suara yang telah mereka ‘beli’. Masyarakat terus dituntut untuk memilih ‘perwakilan’ suara mereka di parlemen atau pemerintahan, sedangkan mereka tidak mengetahui siapa orang yang mereka pilih tersebut. Sehatkah?

Hari ini, marilah kita kembali luruskan pandangan kita. Menjadi seorang politisi bukanlah semata sebuah pekerjaan. Sebuah pekerjaan dimana kita mengharapkan pendapatan untuk kehidupan pribadi kita. Tidak. Bukan itu esensinya.

Menjadi seorang politisi, utamanya wakil rakyat, berarti menjadi pemegang amanah dari rakyat. Dan tentu kita harus memiliki kecintaan terhadap rakyat untuk mengerjakannya. Diperlukan sebuah penghayatan untuk mewakili suara rakyat di dalam Negara.

Tidak bisa tidak. Itulah konsekuensinya. Siapkah politisi kita? Yang jelas, perlahan akan tiba masanya ketika generasi kita, generasi muda penerus kepemimpinan bangsa, yang berganti mengemban amanat dan tanggung jawab itu. Mari kita gulirkan pertanyaan itu, hai para pemuda bangsa! Siapkah kita?

Fathan Mubina
Ilmu Politik UI 2011

0 comments:

Posting Komentar