Minggu, 30 Oktober 2011

UTS... oh UTS...

Aaah..

Agak-agak bingung nih mau UTS pertama. Hehehe.. Do'anya ya.. :D
Daripada bingung mau ngapain, mending rangkum aja deh materi buat UTS. Nih, ini dia rangkuman yang coba ane buat untuk UTS pertama : Pengantar Ilmu Politik. Ya, semoga menginspirasi buat kalian yang mau lanjut ke FISIP.. :D

Cekidot deh... :O




Ilmu Politik

1.       Konsep Dasar Politik
2.       Pendekatan Politik
3.       Trias Politica
4.       Sosialisasi dan Budaya Politik


Konsep Dasar Politik
Dalam Politik, dikenal beberapa konsep dasar yaitu :
1a.       Negara
Negara merupakan sebuah organisasi formal yang berada di dalam wilayah yang dibatasi serta memiliki kekuasan tertinggi yang ditaati dan disetujui oleh warganya.

bb.      Kekuasaan
Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi atau memberi pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya sehingga bertindak sesuai dengan tujian si pelaku. Misalnya, seorang Presiden dari Pemilu yang memiliki kekuasaan lebih besar ketimbang lawan politiknya sehingga dia memiliki lebih banyak suara dalam Pemilu tersebut.

c.       Pengambilan Keputusan
Dalam kegiatan politik pasti ada sebuah proses pengambilan keputusan. Keputusan merupakan hasil dari membuat pilihan yang diambil dari berbagai alternatif pilihan. Pengambilan keputusan merupakan proses dimana keputusan itu tercapai. Keputusan lebih bersifat sikap. Misalnya, ketika Indonesia memutuskan untuk melaksanakan program Pelita I yang memprioritaskan pertanian, maka itu merupakan pilihan yang dihasilkan dari mempelajari berbagai pilihan lainnya, seperti prioritas sistem transportasi, prioritas industri, dan lain sebagainya. Contoh lain, seorang Presiden memutuskan untuk menghentikan impor dari Negara lain. Hal itu merupakan suatu keputusan yang diambil dari beberapa alternatif pilihan, seperti hanya membatasi impor, atau bahkan tetap melakukan impor. Keputusan lebih cenderung berasal dari individu, meski pada cakupannya menyangkut kepentingan masyarakat. Misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan lain sebagainya.

d.      Kebijakan Publik
Public Policy atau Kebijakan Publik adalah kumpulan keputsuan yang diambil oleh seorang atau sekelompok pelaku politik dalam usaha untuk memilih tujuan dan cara untuk menggapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, kebijakan publik lebih bersifat fundamental ketimbang keputusan. Pihak yang membuat kebijakan adalah mereka yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya. Misalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM. Maka dalam hal ini, pemerintah merupakan pihak yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh pihak Yudikatif, karena tidak memiliki wewenang untuk menaikkan harga BBM. Berbeda dengan kebijakan menggagalkan suatu undang-undang yang bisa dilakukan oleh pihak Yudikatif karena memiliki tugas judicial review. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh pihak pemerintah.

e.      Distribusi dan Alokasi Nilai
Distribusi dan Alokasi Nilai adalah suatu proses penjatahan atau pembagian nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang bersifat berharga dan dianggap baik dan benar oleh masyarakat, sehingga ingin dimiliki oleh manusia. Nilai bisa bersifat konkret (material) seperti kekayaan, harta, dan sebagainya, dan juga bisa bersifat abstrak seperti penilaian, kejujuran, sikap, dan lain sebagainya. Dalam politik, distribusi dan alokasi nilai pasti terjadi. Karena politik, menurut Laswell, keseluruhannya adalah masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam politik ini terdistribusikan dan teralokasikan melalui kegiatan-kegiatan politik, seperti sosialisasi politik, pemilihan umum, dan lain sebagainya.

f.        Wewenang
Wewenang merupakan kekuasaan yang dilembagakan atau dilegalkan. Artinya, wewenang memiliki kekuatan hukum. Wewenang memiliki nilai keabsahan yang jelas dan dilindungi oleh hukum. Misalnya, seorang presiden yang memiliki wewenang untuk mengatur pemerintah.

g.       Legitimasi
Legitimasi adalah penerimaan yang dilakukan masyarakat terhadap hak moral pemerintah untuk membuat, mengubah, maupun melaksanakan keputusan politik. Untuk mempertahankan legitimasi rakyat, pemerintah atau pihak yang berkuasa akan melakukan berbagai upaya. Dalam hal ini, kita bisa lihat upaya simbolis yakni pembangunan dan bersifat mercusuar seperti yang dilakukan Soekarno bagi Indonesia atau Gumilar bagi Universitas Indonesia. Kemudian upaya materiil berupa pemberian janji dan fasilitas seperti yang banyak kita temukan saat ini. Atau upaya procedural seperti mengadakan Pemilihan Umum.

h.      Pengaruh
Pengaruh merupakan bentuk lunak dari kekuasaan. Dia adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut mengikuti jalan pikiran si pelaku secara sukarela.

Pendekatan Politik
Secara umum, terdapat tiga macam pendekatan dalam memahami kajian ilmu politik yakni :

1.       Pendekatan Tradisional
Pendekatan Tradisional adalah pendekatan paling lama yang digunakan untuk memahami dasar dari ilmu politik. Dalam pendekatan tradisional ini kita bisa mendapatkan definisi-definisi kualitatif dari komponen-komponen yang berada di dalam kajian ilmu politik itu sendiri. Pendekatan Tradisional ini disebut juga pendekatan kelembagaan atau pendekatan institusional, karena dalam kajiannya pendekatan ini lebih mengedepankan fungsi-fungsi normatif dari komponen-komponen ilmu politik. Dalam kajian ini, ketika kita membahas parlemen, maka apa yang kita dapatkan adalah apa itu parlemen, ada apa saja di dalam parlemen, apa fungsi dari komponen-komponen parlemen tersebut, dan lain sebagainya. Pendekatan Tradisional cenderung bersifat subjektif, karena merupakan buah dari pemikiran tokoh-tokoh dalam menafsirkan berbagai norma-norma dalam ilmu politik. Pendekatan ini kemudian menuai berbagai kritik, di antaranya bahwa pendekatan ini membuat kajian ilmu politik tetap berdiam diri di tempat sedangkan ilmu-ilmu humaniora lainnya terus berkembang. Namun, pendekatan ini berhasil melahirkan sebuah filsafat politik atau norma dasar politik.

2.       Pendekatan Behavioral
Pendekatan perilaku lahir dari ketidakpuasan para pengkaji ilmu politik terhadap interpretasi pendekatan tradisional yang cenderung membuat kajian ilmu politik menjadi statis. Jika pendekatan tradisional cenderung bersifat normatif, maka pendekatan perilaku ini lebih tertarik untuk mengkaji politik berdasarkan perilaku dari pelaku politik tersebut. Pendekatan perilaku bersifat kuantitatif. Dalam kajian ini ketika kita membahas parlemen maka yang kita dapatkan adalah pola perilaku anggota parlemen dalam menyikapi suatu permasalahan tertentu, sikap terhadap suatu isu, dan lain sebagainya. Pendekatan behavioral ini banyak menghasilkan teori-teori politik berdasarkan penelitian behavioral mereka. Namun, di lain pihak, banyak yang mengkritik bahwa pendekatan ini terlalu fokus terhadap teori tanpa mempedulikan aksi. Ada juga yang mengkritik bahwa metode penafsiran kuantitatif terlalu menyederhanakan kesimpulan yang ada.

3.       Pendekatan Pasca-Behavioral
Pendekatan Pasca-perilaku lahir karena kekecewaan terhadap pendekatan perilaku. Tokoh-tokoh yang mengembangkan pendekatan pasca-perilaku ini justru merupakan orang-orang yang awalnya merupakan tokoh dari pendekatan perilaku. Dalam pendekatan ini lebih ditekankan action oriented. Pendekatan ini merupakan perpaduan dari pendekatan tradisional dan pendekatan perilaku dengan membatasi wilayah-wilayah penafsiran dari masing-masing pendekatan. Dalam pendekatan ini, nilai dan norma politik kembali ke kedudukan yang tinggi seperti semula. Namun kajian ini juga memberikan sebuah analisis perilaku politik.

Trias Politika
Trias politika adalah pemencaran kekuasaan secara fungsional kepada tiga lembaga besar. Legislatif sebagai rule making (Parlemen), Eksekutif sebagai rule action (Pemerintah), dan Yudikatif sebagai rule adjudication (Peradilan).

1.       Legislatif
Lembaga Legislatif adalah lembaga yang pada dasarnya memiliki kewenangan untuk membuat suatu peraturan dalam Negara. Secara umum ada dua jenis lembaga legislatif yakni sistem unikameral dan bikameral. Sistem unikameral artinya terdapat satu majelis sebagai representasi perwakilan rakyat. Sedangkan bikameral berarti pembatasan kekuasaan dari satu majelis perwakilan rakyat sehingga terdapat dua majelis yang merupakan representasi dari perwakilan rakyat dan perwakilan daerah. Badan legislatif memiliki beberapa kewenangan seperti kewenangan legislasi, kewenangan kontrol, dan kewenangan lainnya. Fungsi legislasi adalah fungsi utama dari badan legislatif, dimana terdapat hak untuk membuat perundang-undangan, budgeting, dan lain sebagainya. Dan berdasarkan fungsi kontrol, badan legislatif memiliki hak bertanya, interpelasi, angket, dan mosi.

2.       Eksekutif
Lembaga Eksekutif adalah lembaga yang pada dasarnya memiliki kewenangan eksekusi dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh legislatif. Lembaga Eksekutif adalah lembaga inti dari pemerintahan. Wewenang dari badan eksekutif adalah wewenang administratif, legislatif, keamanan, yudikatif, dan diplomatik. Ada dua jenis lembaga eksekutif dalam Negara demokratis, yakni dalam sistem presidensial dan parlementer. Dalam sistem presidensial, terdapat satu orang yakni seorang presiden yang bertindak sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan dalam sistem parlementer, terdapat pemisahan tugas dan jabatan antara kepala Negara dan kepala pemerintahan.

3.       Yudikatif
Lembaga Yudikatif adalah lembaga yang pada dasarnya memiliki wewenang untuk menguji hukum yang berada di suatu Negara. Dalam hal ini, lembaga yudikatif lepas dari tekanan politik. Ada dua jenis penerapan hukum dalam suatu Negara, yakni common law dan civil law.

Sosialisasi dan Budaya Politik
Sosialisasi politik dan budaya politik merupakan salah satu kajian politik yang dipahami berdasarkan pendekatan perilaku. Sosialisasi politik merupakan bagian dari sosialisasi, yang merupakan penanaman nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, dalam hal ini nilai-nilai dan norma-norma politik. Dan budaya politik merupakan sikap, tingkah laku, dan orientasi politik yang dihasilkan dari proses sosialisasi politik tersebut.

Ada beberapa tahapan dalam sosialisasi politik, yakni Kognitif, Afektif, dan Evaluatif. Tahap Kognitif adalah tahap dimana seseorang menerima informasi-informasi, nilai-nilai, serta norma-norma politik. Kemudian orang itu mulai terpengaruhi dan terbawa oleh pengetahuannya tersebut, itulah tahap afektif. Sedangkan pada tahap evaluatif, orang tersebut mulai melakukan penilaian terhadap nilai-nilai yang dia bawa.

Dalam budaya politik terdapat tiga hasil tipe masyarakat setelah melalui ketiga proses sosialisasi politik tersebut. Pertama, adalah partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang melibatkan diri mereka di dalam kegiatan-kegiatan politik. Selanjutnya adalah subyek, yakni orang-orang yang patuh terhadap pemerintahan dan undang-undang, namun tidak melibatkan diri mereka di dalam kegiatan politik tersebut. Sedangkan yang terakhir adalah parokial, yakni mereka yang mengabaikan atau bahkan tidak menyadari adanya pemerintahan dan politik.

Referensi :
Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin (1991). Profil Budaya Politik Indonesia. Jakarta, Grafiti Pers.
Mas’oed, Mochtar dan Colin McAndrews (1990). Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta, GajahMada University Press.
Ranney, Austin (1996). Governing: An Introductionto Political Science. New Jersey, Prentice Hall.
Rush, Michael dan Phillip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik.
Budiardjo, Miriam (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
Hague, Rod and Martin Harrop (1998). Comparative Government and Politics; An Introduction, 5th Edition. New York, Palgrave
Budiardjo, Miriam. “Beberapa Pendekatan dalam Ilmu Politik” dalam Jurnal Ilmu Politik 1.
Asshiddiqie, Jimly (200x). Otonomi Daerah dan Parlemen di Daerah.

0 comments:

Posting Komentar