Rabu, 15 Agustus 2012

Simpan Pendidikan Sebagai Prioritas (Lagi) !


sumber : http://www.mediaindonesia.com/spaw/uploads/images/article/image/20120713_070159_RUU-PT-b.jpg

Kehadiran UU Pendidikan Tinggi yang baru saja disahkan oleh DPR pada beberapa waktu yang lalu menghadirkan kontroversi di banyak kalangan di Indonesia, utamanya di kalangan para akademisi. Tentu saja entitas yang paling menghasilkan beragam argumen tentang setuju dan tidak setuju adalah entitas terbesar di sektor pendidikan tinggi : mahasiswa. Secara langsung, kehadiran UU Pendidikan Tinggi ini memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan pendidikan ribuan mahasiswa di Indonesia.

Maka sebenarnya ada apa di balik UU Pendidikan Tinggi ini?
Salah satu hal yang paling terlihat dalam aturan yang dibentuk dalam UU Pendidikan Tinggi ini adalah misi liberalisasi pendidikan yang tersirat. Hal tersebut ditunjukkan dalam pasal 77 ayat (4) yang menyebutkan bahwa adanya PT Otonom yang berarti mereka yang memiliki otonomi pada pengelolaan bidang akademik maupun nonakademik. Hal ini tidak berbeda dengan konsepsi tentang PT BHMN yang sekarang sudah ada.
Terkait konsep liberalisasi pendidikan, hal tersebut sudah tentu tidak sesuai keberadaannya di Indonesia. Menurut Rektor ITB yang dikutip oleh Portal Berita Online Kompas.com, status PT yang Otonom sudah barang tentu akan membawa orientasi bisnis. Karena mereka berhak mencari sumber uang sendiri, sebagai salah satu bentuk dari kewenangan otonomi PT di bidang nonakademik.

Akan menjadi sangat kontras sebenarnya, ketika kita sejenak memperhatikan amanah dari Pembukaan UUD 1945 yang dibentuk oleh para leluhur bangsa. Tertera tegas bahwasanya salah satu tujuan negeri ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, seluruh sistem pendidikan yang ada di Indonesia harus dapat menyelimuti seluruh aspek kehidupan bangsa sehingga ia bisa menjadi lebih cerdas, termasuk di dalamnya pendidikan tinggi.

Bagi mahasiswa selaku objek utama dari pendidikan tinggi di Indonesia, kebijakan otonomisasi PT akan membawa banyak dampak. Sebagaimana yang dikutip dari perkataan Rektor ITB di atas, kebijakan otonomisasi kampus akan membawa orientasi bisnis bagi PT itu sendiri. Mahasiswa, mau tidak mau, akan menjadi bagian dari objek bisnis tersebut. Tentu saja, karena mahasiswa merupakan entitas terbesar di pendidikan tinggi dan merupakan objek utama dari pendidikan tinggi itu sendiri. Aroma UU BHP hadir kembali di sini. Padahal, sebagaimana yang dikatakan oleh MK ketika menghapuskan UU BHP pada tahun 2010, sasaran yang paling rentan sebagai sumber dana bagi PT ini adalah mahasiswa atau peserta didik dengan cara menciptakan pungutan dengan nama lain di luar pungutan sekolah. Akhirnya, lagi-lagi, pendidikan menjadi konsumsi bagi mereka yang berduit saja.

Masalah tersebut tentu menyambung terhadap masalah aksesibilitas para calon mahasiswa ke kampus. Karena sifatnya sudah menjadi otonom, maka proses penerimaannya pun menjadi sangat subjektif. Artinya, PT bisa seenaknya memasukkan atau mengeluarkan peserta didik dari kampusnya dengan menciptakan aturan-aturan sendiri. Yang menjadi sangat memprihatinkan adalah jika lagi-lagi terjadi proses nepotisme disini, dimana pada akhirnya bukan kualitaslah yang menjadi orientasi utama yang menjadi indikator apakah seseorang itu layak menjadi mahasiswa sebuah kampus atau tidak. Pada pasal 84 ayat (2) bahkan jelas disebutkan bahwa pendanaan pendidikan tinggi dapat juga bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Dan kenyataannya sudah banyak kampus yang memang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang dengan keadaan ekonomi tertentu saja. Penyesuaian yang dimaksud dalam pasal tersebut menjadi sangat ambigu dengan pemaknaan yang berbeda.

Argumen lain yang terbentuk terkait dengan UU Pendidikan Tinggi ini adalah bahwa UU ini terkesan memperlihatkan lepasnya tanggung jawab pemerintah terhadap Pendidikan Tinggi itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan liberalisasi pendidikan. Padahal di sisi lain, menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyelimuti kebutuhan pendidikan anak-anak bangsa, termasuk di dalamnya Pendidikan Tinggi. Dua hal tersebut tidak bisa tidak bertentangan. Pendidikan adalah hak konstitusional bagi masyarakat. Bahkan seharusnya, ia menjadi gratis dan tidak membebani masyarakat.

Mari kita cermati sejenak bagaimana tataran filosofis berbicara tentang problematika Pendidikan Tinggi di Indonesia ini. Berbicara tentang pendidikan nasional, artinya berbicara tentang taraf kecerdasan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan negara ini ada, sebagaimana yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945. Artinya, pendidikan nasional sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Adanya liberalisasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada PT secara menyeluruh artinya melepaskan tanggung jawab pemerintah yang seyogyanya menanggung beban itu.

Lepas dari tekanan pihak luar atau yang lain sebagainya, kondisi yang dihasilkan UU PT ini patut kita pertanyakan. Pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan investasi besar-besaran di bidang perekonomian saja. Karena tujuan bangsa ini tidak hanya kesejahteraan kehidupan masyarakat saja, tapi juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Investasi besar juga patut diberikan pada bidang pengembangan sumber daya manusia. Bagaimanapun, uang yang banyak akan lebih bermanfaat jika digunakan oleh orang yang cerdas.

Mari kita lihat bagaimana Islam bersikap tentang pendidikan. Allah SWT pun mensyaratkan kepada seluruh Rasul untuk menjadi cerdas. Setiap Rasul yang dipilih Allah adalah orang-orang yang berilmu. Banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut. Kita tentu ingat bahwa perintah pertama yang turun kepada Rasulullah SAW adalah perintah untuk berilmu. Perintah untuk membaca. Pun perintah dakwah, pertama kali diajarkan untuk melalui selang hikmah. Cahaya hikmah tentu hanya akan dapat diberikan oleh mereka yang berilmu.

Dalam jejak kepemimpinan profetik, risalah kepemimpinan dengan nuansa kenabian, ilmu adalah satu sumber penting yang menjadi ruh kepemimpinan. Maka ketika kita melihat dalam tataran filosofis, sikap pemerintah ini tidak berjalan seiringan dengan gaya kepemimpinan terbaik yang pernah ada tersebut. Ketakutan pemerintah untuk berinvestasi di bidang pendidikan menunjukkan posisi pendidikan yang belum menjadi satu prioritas besar di tangan pemerintah. Investasi ekonomi tidak diseimbangkan dengan investasi untuk kualitas manusia Indonesia yang memadai. Bahkan menurut Profesor Ascobat Gani, investasi di bidang peningkatan kualitas manusia Indonesia harusnya lebih besar dibandingkan investasi ekonomi yang saat ini tengah besar-besaran.

Akhirnya, segala permasalahan tersebut hendaknya mampu disikapi dengan bijak. Pendidikan, bagaimanapun merupakan sebuah ruh penting dalam jasad sebuah negara. Keberlanjutan jejak langkah sebuah negara sangat ditentukan posisi pendidikan dari negara itu sendiri. Masyarakat yang cerdas akan berusaha untuk mencapai kesejahteraan. Sedang kesejahteraan tanpa kecerdasan hanya akan membawa pemborosan, kelalaian, serta beragam nestapa lainnya. Maka tak salah kiranya jika kita mulai bersuara, menuntut pendidikan kembali ke tahta lamanya –sebagaimana yang ditiupkan oleh para leluhur bangsa- yang agaknya sudah tergeser ke bawah ini.

Muhammad Fathan Mubina, 
Peserta PPSDMS Nurul Fikri Regional 1 Jakarta Putra

Daftar Pustaka
http://bem.fkm.ui.ac.id/news/kajian-singkat-rancangan-undang-undang-pendidikan-tinggi. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2012 pada pukul 21.00 WIB.
http://elsam.or.id/new/index.php?act=view&id=2015#_ftn41. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2012 pada pukul 21.05 WIB.
http://nasional.kompas.com/read/2012/03/26/20071160/PTN.BHMN.Ragu.Pilih. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2012 pada pukul 00.05 WIB.

0 comments:

Posting Komentar