Kamis, 10 Januari 2013

Semangat Pengabdian Negara kepada Masyarakatnya

(diterbitkan di Rubrik Suara Mahasiswa Seputar Indonesia bulan Desember 2012)

“Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..” –Pasal 33 UUD 1945 Kita dapat melihat semangat pengabdian ketika kita lihat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.





http://hizbut-tahrir.or.id/wp-content/uploads/2013/01/11208297.jpg

Semangat tentang perjuangan membela rakyat, semangat tentang pengabdian untuk kesejahteraan masyarakat. Semangat itulah yang kemudian membuat para founding fathers bangsa ini ”rela”menyerahkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat. Minyak dan gas alam adalah salah satu kekayaan alam Indonesia yang relatif butuh waktu yang lama untuk dapat diperbarui.


Minyak dan gas alam menjadisumberenergiyangpentingbagimasyarakat dunia. Dunia membutuhkannya dan Indonesia memilikinya. Logika sederhananya, ketika semangat UUD 1945 di atas mampu dijabarkan dengan baik oleh para eksekutor kebijakan dan pemerintahan negeri ini, kemakmuran rakyat sangat bisa untuk diraih. Permasalahan timbul ketika kemudian pada 2001, pemerintah memberikan kedaulatan kepada perusahaan asing untuk dapat menguasai pengelolaan migas di Indonesia.

Pertamina, sebagai pihak yang seyogianya ada di pihak masyarakat,hanya memiliki 15% dominasi terhadap pengelolaan migas di Indonesia. Jika kita melihat peta pengelolaan energi migas di Indonesia, dapat kita lihat banyakbenderanegerilainyang menguasainya. Tidak ada merah- putihdisana.Lagi-lagi,Indonesia bagai menjadi orang asing di rumah sendiri. Perlu diperhatikan,75% negara di dunia menyerahkan pengelolaan migas kepada BUMN dari negara itu sendiri. 

Indonesia, dengan kekayaan migas yang relatif lebih banyak daripada banyak negeri di dunia, merupakan salah satu yang memberikan kekuasaan kepada pihak asing untuk mengelola kekayaan alamnya. Banyak juga dari BUMN dengan pengelolaan yang baik dan diberikan kuasa untuk mengelola migas di negaranya sendiri yang kemudian berkembang menjadi perusahaan besar. Petronas di Malaysia, misalnya. 

Selain menguasai pengelolaan energi di sana,perusahaan ini justru menjejakkan kakinya di negeri-negeri lain.Tidakkah negeri ini merasa ”iri”? Perlu ada political will untuk memperbaiki pola pikir di atas. Pengubahan paradigma tentang pengelolaan migas melalui sebuah aturan yang terlembagakan adalah satu solusi fundamental untuk mengatasi masalah ini. 

Mengembalikan pengelolaan energi kepada negara adalahsatujawabanataskurang optimalnya kemakmuran masyarakat hari ini. Di sisi lain,pihak Pertamina sudah sepantasnya mengevaluasi diri dan senantiasa terus memperbaiki kualitasnya.

Muhammad Fathan Mubina

Ilmu Politik FISIP UI 2011

0 comments:

Posting Komentar